Wakil Wali Kota Kupang, Ibu Serena Francis, menjadi narasumber dalam penelitian mahasiswa Universitas Nusa Cendana (Undana), Anggeni Nomleni, terkait dinamika perubahan hegemoni budaya patriarki dalam politik lokal. Kunjungan penelitian tersebut berlangsung pada Jumat (12/9) siang di ruang kerja Wakil Wali Kota Kupang.

Penelitian berjudul “Dinamika Perubahan Hegemoni Budaya Patriarki: Studi Kasus Calon Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota Kupang Periode 2024–2025” itu dilakukan melalui audiensi dan diskusi langsung bersama Wakil Wali Kota. Pemerintah Kota Kupang melalui Ibu Serena menyambut baik inisiatif tersebut, sekaligus menegaskan dukungan penuh terhadap upaya akademis yang mendorong partisipasi perempuan dalam dunia politik.

Dalam sesi diskusi, Serena Francis berbagi kisah perjalanan awalnya di dunia politik. Terinspirasi dari keluarga yang aktif berpolitik, ia memulai kariernya sejak bergabung dengan organisasi sayap Partai Gerindra, TIDAR, pada 2020. “Dari opa sampai papa semua aktif di jalur politik. Dari situ saya belajar bahwa kekuasaan bila digunakan dengan tepat bisa membantu banyak orang. Walau pernah gagal maju sebagai caleg DPR RI, pengalaman itu membuka jalan. Juli 2024 partai meminta saya maju sebagai calon Wakil Wali Kota Kupang. Ini tantangan besar karena isu perempuan belum banyak diperhatikan, apalagi saya masih berusia 25 tahun. Namun justru itu menjadi kekuatan untuk memperjuangkan porsi perempuan dan generasi muda,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. “Kalau semua kursi kekuasaan hanya ditempati laki-laki, maka kepentingan mereka yang lebih dominan. Kehadiran perempuan penting untuk memberi perhatian khusus pada isu perempuan. Stigma bahwa perempuan hanya cocok di ranah domestik harus dihilangkan. Perempuan bisa memimpin, bisa berpolitik, dan bisa memperjuangkan masyarakat,” tegasnya.

Serena juga menyinggung tantangan budaya patriarki yang masih kuat. Menurutnya, politik adalah ruang yang dinamis dan penuh serangan, sementara perempuan sering dianggap lebih menggunakan perasaan. Namun, dengan dukungan keluarga, masyarakat, serta keberanian diri, hambatan itu dapat dilampaui. “Pemerintah harus lebih banyak sosialisasi, edukasi, monitoring, dan evaluasi. Kita punya SDGs yang menekankan kesetaraan gender. Jika dilakukan dengan tepat, Kota Kupang bisa menjadi kota inklusif yang memberi perhatian pada kelompok disabilitas, tunanetra, dan masyarakat rentan lainnya,” tambahnya.

Sebagai penutup, ia memberi dorongan penuh kepada perempuan muda di Kota Kupang untuk berani terjun ke politik. “Coba saja, jangan takut. Ada kuota 30% untuk perempuan, itu privilege luar biasa. Politik memengaruhi banyak hal dalam hidup kita, dari harga beras hingga program pembangunan. Saya percaya, ketika perempuan berani maju, maka wajah politik akan lebih manusiawi. Karena perempuan membawa perspektif perasaan sekaligus logika, dan itu yang dibutuhkan untuk memimpin dengan hati,” pungkasnya. *PKP_nina tiara*
 

Siaran Pers oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kupang