Pemerintah Kota Kupang menyerahkan lahan kepada PPK Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kota Kupang. Serah terima lahan tersebut berlangsung di Aula Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jumat (18/9).

Kegiatan tersebut dihadiri para Asisten Sekda Kota Kupang, PPK Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tim Pengawalan Kejaksaan Negeri Kota Kupang, perwakilan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, perwakilan Badan Intelijen Negara Daerah NTT, pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang, para camat dan lurah, serta para pelaksana, konsultan perencanaan dan pengawasan dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry E. Pelt., S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa serah terima lahan merupakan salah satu tahapan penting dari program yang dinilai strategis bagi Kota Kupang. Penyerahan lahan, menurutnya, tidak sekadar berkaitan dengan penyerahan tanah, tetapi menjadi bagian dari upaya menghadirkan ruang dan harapan baru bagi masyarakat nelayan.

Kampung Nelayan Merah Putih direncanakan dibangun pada enam titik, yakni Lasiana, Oesapa, Oesapa Barat, Pasir Panjang, Nunbaun Delha dan Namosain. Keenam lokasi tersebut bukan sekadar titik pembangunan, tetapi merupakan kawasan tempat keluarga, anak-anak, orang tua dan para nelayan yang menggantungkan kehidupan sehari-hari pada laut.

Karena itu, Sekda menegaskan keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari berapa banyak bangunan yang berdiri. Ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana setelah pembangunan selesai, kehidupan masyarakat nelayan menjadi lebih baik, baik melalui hunian yang lebih layak, lingkungan yang lebih sehat dan tertata, aktivitas melaut dan usaha perikanan yang lebih produktif, maupun masa depan anak-anak nelayan yang lebih baik.

Pembangunan tersebut juga dinilai sejalan dengan semangat Kota Kupang sebagai Kota Kasih dan rumah bersama. Dalam konteks itu, pembangunan diharapkan dapat hadir hingga kepada masyarakat yang selama ini hidup dan bekerja di kawasan pesisir.

Sekda mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Pemerintah, kementerian, pelaksana, konsultan, aparat pengawasan dan masyarakat diharapkan bekerja dalam semangat yang sama agar pekerjaan dilaksanakan secara berkualitas, tepat waktu, transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Jangan sampai kita hanya membangun kampungnya, tetapi lupa membangun kehidupan di dalamnya. Kita tidak hanya ingin membangun rumah untuk nelayan. Kita ingin membangun masa depan keluarga nelayan,” tegasnya.

Pemerintah Kota Kupang menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atas kepercayaan dan program yang diberikan kepada Kota Kupang. Pemkot Kupang juga menyatakan kesiapan untuk mendukung dan mengawal proses pembangunan tersebut hingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sekda berharap Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dari lahan yang diserahkan tersebut diharapkan tumbuh kawasan yang lebih layak, kehidupan yang lebih produktif dan masa depan nelayan Kota Kupang yang lebih sejahtera.

Sementara itu, Perwakilan PPK Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Abdurahman Rabbani, S.St.Pi., menjelaskan bahwa serah terima lahan merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Kupang. Untuk tahap ketiga, saat ini terdapat enam titik lokasi rencana pembangunan KNMP di Kota Kupang, dengan kemungkinan penambahan lokasi ke depannya. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus mendukung peningkatan industri perikanan di Kota Kupang.

Abdurahman menjelaskan, terdapat kondisi khusus yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan KNMP di Kota Kupang, mengingat sebagian besar wilayah pantai merupakan kawasan konservasi. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat nelayan, terdapat beberapa usulan terkait rencana pembangunan dermaga atau tambatan perahu yang dinilai kurang efektif pada kondisi tertentu. Karena itu, apabila pembangunan tambatan perahu yang menjorok ke laut tidak memungkinkan atau kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat dipertimbangkan alternatif seperti tangga pengangkatan ikan yang dinilai lebih memberikan manfaat.

Menurutnya, pembangunan KNMP tidak harus diterapkan secara kaku sesuai rancangan awal apabila kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan menunjukkan perlunya penyesuaian. Perubahan tetap dapat dilakukan melalui prosedur yang berlaku, antara lain melalui Contract Change Order (CCO) dan mekanisme administrasi lainnya sesuai ketentuan. “Yang paling penting dalam pembangunan KNMP ini bukan hanya jumlah KNMP yang terbangun, tetapi setelah dilaksanakan pembangunan tersebut, KNMP yang terbangun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah kita,” ujarnya. *PKP_chris dethan/ansel ladjar*

Siaran Pers oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kupang