Pemerintah Kota Kupang secara resmi membuka Pekan Panutan Pajak Tahun 2026 tingkat Kecamatan Maulafa sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan kota. Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Camat Maulafa, Selasa (2/6), dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jefry Edward Pelt, S.H.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para anggota DPRD Kota Kupang daerah pemilihan Maulafa, antara lain Ritla Neda Lalay, S.H., Salomon A. F. Pellokila, A.Md., Dance Bistolen, S.Pd., Djuneidi C. Kana dan Dominggus Kale Hia, S.H, perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga Kecamatan Maulafa.

Turut mendampingi Sekda, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang Semuel Mesakh, S.STP., M.Si., Camat Maulafa, Emanuel A. Eliaser, S.H, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, M.Kes, Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang, Matheus A.B.H. Da Costa, S.Sos., M.Si,

Dalam sambutannya, Sekda memberikan apresiasi khusus kepada para anggota DPRD yang hadir sebagai bentuk nyata komitmen dalam mengawal aspirasi masyarakat. “Ini adalah kehadiran anggota DPRD terbanyak yang saya temui dalam kegiatan kemasyarakatan. Kehadiran ini menunjukkan bahwa suara masyarakat benar-benar diperjuangkan dan diwujudkan dalam kerja nyata,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Kupang memperkenalkan program inovatif “Bapenda Beronda”, sebuah layanan jemput bola yang menghadirkan pelayanan perpajakan langsung ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Program ini bertujuan mempermudah masyarakat memperoleh informasi, edukasi, sekaligus melakukan pembayaran pajak secara lebih mudah dan cepat.

Selain itu, Pemkot Kupang terus mendorong percepatan digitalisasi sistem perpajakan daerah sebagai langkah strategis meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Sekda, digitalisasi bukan hanya mempermudah pelayanan, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibayarkan wajib pajak masuk secara utuh ke kas daerah.

“Melalui sistem digital, seluruh transaksi tercatat secara otomatis. Nilai yang dibayarkan wajib pajak akan masuk sepenuhnya ke kas daerah sehingga mencegah kebocoran dan memperkuat transparansi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat memandang pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Menurutnya, di tengah tantangan efisiensi anggaran tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp204 miliar, sektor pajak menjadi salah satu penopang utama pembiayaan pembangunan Kota Kupang. “Jalan yang diperbaiki, lampu penerangan yang dipasang, serta berbagai program pelayanan publik yang dinikmati masyarakat bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat sendiri,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan dana operasional bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) se-Kecamatan Maulafa. Sekda mengingatkan seluruh pengurus LKK agar memanfaatkan bantuan tersebut secara bertanggung jawab dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tepat waktu.

Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan karena bersumber dari kontribusi masyarakat melalui pajak. “Setiap rupiah yang dikelola berasal dari uang rakyat. Karena itu harus digunakan secara tepat, transparan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik,” pesannya.

Sementara itu, Kepala UPTD Kecamatan Maulafa, Farida Manafe, S.Sos., dalam laporannya menjelaskan bahwa Pekan Panutan Pajak 2026 mengusung tema “Dari Kita, Oleh Kita, dan Untuk Kita.”

Menurutnya, kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu sekaligus mendekatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat melalui layanan langsung maupun transaksi digital. “Kami ingin masyarakat semakin memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan berbagai program pelayanan publik,” jelasnya.

Sebagai bukti nyata, pada kesempatan tersebut Bapenda Kota Kupang menyerahkan dana operasional LKK secara simbolis yang terdiri atas bantuan bagi LPM, RT, RW, Karang Taruna, Kelurahan Siaga, dan Dasawisma.

Farida menambahkan bahwa kegiatan pelayanan dan edukasi pajak terintegrasi ini berlangsung selama empat hari, mulai 2 hingga 5 Juni 2026, pukul 08.00–15.00 WITA di Kantor Camat Maulafa. Kegiatan ini menyasar masyarakat umum dan para pelaku usaha yang memiliki objek pajak di wilayah Kota Kupang.

Sebagai bentuk penghargaan atas kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Bapenda Kota Kupang juga menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah wajib pajak teladan yang dinilai konsisten mendukung peningkatan PAD Kota Kupang. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada masyarakat yang telah melunasi kewajiban pajak daerah tahun pajak 2025 dan 2026.

Kesuksesan kegiatan ini turut didukung oleh berbagai pihak, termasuk Bank NTT, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BCA. Dukungan juga datang dari Bank Indonesia Provinsi NTT dan PT Angkasa Pura Indonesia yang menyediakan bantuan sembako bagi masyarakat yang melakukan pembayaran pajak secara digital selama kegiatan berlangsung.

Melalui Pekan Panutan Pajak 2026, Pemerintah Kota Kupang berharap terbangun budaya sadar pajak yang semakin kuat di tengah masyarakat, sehingga cita-cita mewujudkan pembangunan Kota Kupang yang mandiri, maju, dan berkelanjutan dapat tercapai melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. *PKP_tamar ndapatady/nina tiara*

Siaran Pers oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kupang