Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan pentingnya perubahan mendasar dalam pola kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Kupang. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat bersama Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah, dan camat se-Kota Kupang di Aula Garuda Kantor Wali Kota Kupang, Senin (30/3).

Dalam arahannya, Wali Kota langsung menyoroti persoalan utama birokrasi yang dinilainya masih belum terintegrasi dan cenderung bekerja secara parsial. “Saya mau kita berhenti kerja tambal-sulam. Kita ini harus mulai bangun sistem. Kalau hanya menutup lubang satu ke lubang lain, pekerjaan tidak akan pernah selesai,” tegasnya.

Ia meminta Plt. Kepala Bappeda segera menginisiasi rapat lintas sektor dalam waktu dekat, di mana seluruh perangkat daerah wajib mempresentasikan progres program, capaian, serta hambatan yang dihadapi. Menurutnya, forum tersebut harus menjadi ruang kolaborasi konkret antar dinas, bukan sekadar formalitas. “Kalau ada dinas yang butuh bantuan dinas lain, selesaikan di situ. Saya mau semua kerja ini terarah, terukur, dan satu tujuan, bukan jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya membangun sistem pelayanan publik yang jelas dan mudah diakses masyarakat, termasuk dalam layanan sosial seperti penyediaan liang lahat gratis. Selain itu, ia mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk bekerja secara runtut sesuai perencanaan, menghindari pola kerja lompat-lompat yang justru membuat pekerjaan tidak tuntas. “Kalau masih bilang sibuk sekali tapi pekerjaan tidak selesai, itu berarti cara kerjanya salah. Ikuti alur, pegang SOP, dan selesaikan satu per satu,” katanya.

Dokumentasi kerja juga menjadi perhatian serius. Wali Kota meminta setiap program memiliki data, catatan, serta bukti visual sebagai dasar evaluasi. “Apa yang tidak tercatat, sesungguhnya tidak ada. Kerja harus ada bukti, ada laporan, supaya bisa dievaluasi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa indikator keberhasilan bukan pada seberapa sibuk ASN, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat. “Ukuran keberhasilan itu sederhana: apakah pelayanan lebih mudah, apakah keluhan masyarakat berkurang. Itu baru berhasil,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota turut menekankan pentingnya membangun sistem yang kuat dan berkelanjutan, bukan bergantung pada individu. “Bangsa runtuh bukan karena tidak ada orang hebat, tapi karena tidak ada sistem yang kuat. Kita harus wariskan sistem, bukan sekadar kerja,” ungkapnya.

Di sisi lain, Wali Kota juga menggagas inovasi baru dalam perayaan HUT Kota Kupang tahun ini, yakni karnaval budaya yang melibatkan seluruh suku dan komunitas diaspora di Kota Kupang. Karnaval tersebut dirancang sebagai ajang menampilkan kekayaan budaya dengan pakaian adat, tarian, serta identitas masing-masing daerah. Ia bahkan menargetkan kegiatan ini menjadi agenda tahunan berskala besar yang dapat menarik wisatawan. “Kita mulai saja dulu, tidak perlu sempurna. Nanti dari tahun ke tahun akan makin besar. Ini bisa jadi warisan budaya dan daya tarik Kota Kupang,” ujarnya optimistis.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry E. Pelt, SH, menambahkan bahwa evaluasi kinerja pimpinan perangkat daerah akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar promosi, rotasi, hingga penonaktifan jabatan.

Ia juga mengingatkan pentingnya keselarasan antara dokumen perencanaan, pelaksanaan program, dan pelaporan, serta menegaskan konsekuensi serius terhadap pengelolaan keuangan yang berdampak pada opini pemeriksaan BPK.

Melalui rapat tersebut, Wali Kota berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang mampu bertransformasi menjadi birokrasi yang tidak hanya responsif, tetapi juga sistematis, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. *PKP_ansel ladjar/nina tiara*
Siaran Pers oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kupang