Wali Kota Kupang Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai Upaya Reformasi Hukum Nasional
Foto: PKP_dedy irawan
Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan pentingnya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai langkah strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan saat membuka dan memberikan sambutan sebagai keynote speaker dalam Diskusi Publik bertema “Desak DPR Mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset”, yang digelar di Celebes Resto, Kupang, pada Minggu (7/9).
Diskusi publik ini turut dihadiri oleh sejumlah narasumber, di antaranya ahli pidana, Dr. Mikhael Feka, praktisi hukum, Andi Irfan, Ketua PMKRI Cabang Kupang Apolinaris Mau., perwakilan organisasi kepemudaan serta Kader PSI NTT. Diharapkan hasil diskusi akan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat dibawa ke tingkat nasional untuk mempercepat pengesahan RUU tersebut.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Timur dan seluruh elemen muda yang terus konsisten mendorong isu RUU Perampasan. “Kita tahu di masa seperti ini tidak banyak yang mau bicara soal RUU Perampasan Aset. Tapi PSI justru berdiri di garis depan, menjadi garda terdepan dalam mengawal RUU ini,” tegas dr. Christian yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI NTT.
Ia mengungkapkan bahwa sejak awal berdirinya PSI, isu perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sudah menjadi fokus utama partai selain perjuangan melawan intoleransi. Ia menyebut nama-nama tokoh PSI yang sejak awal aktif mengkampanyekan pentingnya regulasi tersebut. “Sejak saya pertama masuk PSI tujuh hingga delapan tahun lalu, isu ini sudah menjadi briefing pusat kepada kami. PSI konsisten menyuarakan perlunya RUU ini disahkan,” ujar Christian.

Menurutnya, pengesahan RUU Perampasan Aset akan menjadi terobosan penting dalam penegakan hukum. Ia menjelaskan bahwa proses hukum terhadap koruptor sering kali memakan waktu lama, sementara aset yang dikorupsi bisa lebih cepat dilacak dan diamankan negara. “RUU ini memungkinkan aset yang diduga berasal dari korupsi bisa lebih cepat ditelusuri dan disita, bahkan sebelum ada putusan hukum tetap. Ini langkah maju,” ucapnya.
Wali Kota juga menekankan bahwa kehadiran UU ini tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga sebagai sistem pencegahan yang melindungi integritas para pejabat publik dari berbagai tingkat, termasuk kepala daerah dan anggota legislatif.

“UU ini adalah sistem yang menjaga kita semua, termasuk saya sebagai kepala daerah. Supaya setiap pejabat bisa lebih berhati-hati dalam bertindak. Undang-undang ini membentengi kita dari kemungkinan tergelincir,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan undang-undang ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. “UU ini seperti pisau bermata dua. Ia bisa digunakan untuk memberantas korupsi, tapi juga bisa disalahgunakan kalau tidak ada pengawasan. Harus ada lembaga independen yang mengawasi implementasinya di lapangan,” lanjut Christian.

Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh peserta untuk terus menyuarakan aspirasi dari bawah. Menurutnya, kebijakan nasional harus dibentuk dengan pendekatan bottom-up, berdasarkan kebutuhan dan suara rakyat.
“Kita harus terus berjuang dengan cara-cara baru untuk mendapatkan hasil yang baru. Seperti kata Einstein, hanya orang gila yang ingin hasil berbeda tapi terus menggunakan cara yang sama. Kita ingin hasil berbeda, maka kita harus berani melakukan cara yang berbeda. Salah satunya adalah dengan mendorong disahkannya RUU Perampasan Aset.” *PKP_chris dethan/nina tiara*
Rilis dari Bagian Prokompim Setda Kota Kupang
Berita Terkini
Pemkot Kupang Siapkan APBD 2027 Berbasis Kebutuhan...
Pemerintah Kota Kupang menyiapkan kebijakan APBD Tahun Anggaran 2027 y...
19 November 2026, 11:02
Pemkot Kupang Dorong Pembinaan Talenta Musik Sejak...
Pemerintah Kota Kupang mendukung pengembangan seni musik rohani sebaga...
18 November 2026, 10:00
Kolaborasi Pemkot Kupang dan Angkasa Pura, Perca T...
Pemerintah Kota Kupang bersama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Ai...
18 November 2026, 11:58
Budaya Jadi Jembatan Toleransi, Peserta Konas FKUB...
Peserta Konferensi Nasional (Konas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKU...
18 November 2026, 15:01
Pemkot Kupang Dorong Penguatan HIMPAUDI, 68 Pengur...
Pemerintah Kota Kupang mendorong penguatan organisasi Himpunan Pendidi...
19 November 2026, 19:37