Pemkot Kupang Siapkan APBD 2027 Berbasis Kebutuhan Warga, Rp500 Juta per Kelurahan Jadi Instrumen Pemerataan Pembangunan
Foto: PKP_dedy irawan
Pemerintah Kota Kupang menyiapkan kebijakan APBD Tahun Anggaran 2027 yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah alokasi Rp500 juta per kelurahan sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan warga.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., saat membacakan Tanggapan Wali Kota Kupang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027, dalam Paripurna Ke-10 Sidang I Tahun 2026/2027 DPRD Kota Kupang, Rabu (18/11) malam.
Dalam tanggapannya, Serena menegaskan bahwa setiap anggaran harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, penyusunan RAPBD 2027 menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan prinsip money follows program, yakni mengarahkan belanja pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap penyelesaian persoalan warga.
Terkait alokasi Rp500 juta per kelurahan, Pemkot mengapresiasi masukan DPRD agar distribusinya mempertimbangkan luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, serta tingkat urgensi kebutuhan masing-masing kelurahan. Usulan hasil Musrenbang akan melalui verifikasi berjenjang, disertai pendampingan administrasi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program.
Pada sisi pendapatan, Pemkot berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, perluasan pembayaran digital melalui QRIS, pemasangan tapping box, penataan parkir, optimalisasi aset daerah, serta penertiban perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dalam RAPBD 2027, belanja daerah diarahkan pada tujuh prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengendalian banjir, persampahan, penanganan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta peningkatan pelayanan publik.
Untuk sektor pendidikan, anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan sebesar Rp418,89 miliar. Sementara itu, sektor kesehatan memperoleh alokasi Rp154,46 miliar, termasuk Rp8,50 miliar untuk mendukung operasional Posyandu dan penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP). RSUD S.K. Lerik direncanakan memperoleh anggaran sekitar Rp75,67 miliar untuk mendukung operasional dan pengadaan peralatan medis prioritas.
Di bidang infrastruktur, pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan, drainase, pengendalian banjir, jaringan air bersih, sanitasi, dan fasilitas pelayanan publik. RAPBD 2027 juga mengalokasikan sekitar Rp2,14 miliar untuk pembangunan 19 unit rumah layak huni serta Rp3,36 miliar untuk peningkatan jalan lapen dan paving block di enam kecamatan.
Sektor persampahan turut menjadi perhatian melalui rencana anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp41,44 miliar. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pengadaan tanah bagi rencana pembangunan TPST dan IPLT, pengadaan peralatan, serta penyediaan kontainer sampah guna memperkuat layanan kebersihan kota.
Pemkot juga mendorong pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil melalui peningkatan kapasitas, akses permodalan, legalitas usaha, sertifikasi produk, serta perluasan pemasaran. Khusus Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM), hasil verifikasi faktual Oktober 2026 mencatat 34 kelurahan telah memenuhi persyaratan untuk pengguliran tahap berikutnya.

Sementara itu, persiapan Kota Kupang menyambut PON XXII Tahun 2028 mulai dilakukan melalui pendataan fasilitas olahraga dan sarana pendukung, disertai pembenahan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Persiapan ini diharapkan turut membuka peluang ekonomi bagi UMKM, sektor perhotelan, transportasi, dan kuliner.
Menanggapi penyesuaian postur RAPBD 2027, Serena menjelaskan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian setelah terbitnya rincian resmi alokasi Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan agar perencanaan anggaran tetap realistis dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Meski demikian, keterbatasan fiskal tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dasar. Pemkot akan mengoptimalkan efisiensi belanja rutin nonprioritas agar ruang anggaran dapat lebih diarahkan pada pelayanan publik dan pembangunan prioritas.
Menutup tanggapannya, Serena menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Pemerintah berharap pembahasan bersama legislatif dapat menghasilkan APBD 2027 yang transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan di Kota Kupang.
Dalam Pemandangan Umum Fraksi Gerindra, Sekretaris Fraksi, Dance Bistolen, S.Pd., menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Kupang yang menjadikan program Rp500 juta per kelurahan sebagai salah satu langkah baru dalam kebijakan pembangunan daerah.

Menurut Dance, kebijakan tersebut menjadi harapan bagi masyarakat yang telah menyampaikan kebutuhan pembangunan melalui Musrenbang kelurahan tahun 2026. Ia berharap aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2026 dapat diakomodasi dan direalisasikan berdasarkan skala prioritas.
Ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan luas wilayah, kepadatan penduduk, dan tingkat urgensi kebutuhan dalam menentukan distribusi anggaran agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB, Roy R. Riwu Kaho, S.H., menegaskan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan bukan sekadar kewajiban konstitusional, melainkan kebutuhan mendasar masyarakat. Fraksi PKB meminta agar beasiswa bagi keluarga kurang mampu, insentif guru honorer, perbaikan sekolah rusak, serta subsidi bagi sekolah swasta mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran 2027.
Di bidang kesehatan, Fraksi PKB mendorong agar pembiayaan BPJS bagi warga miskin, ketersediaan obat di Puskesmas, serta pemerataan tenaga kesehatan, khususnya di Puskesmas wilayah pinggiran, menjadi prioritas pemerintah.
Fraksi PKB juga menyoroti peran UMKM sebagai salah satu penopang ekonomi Kota Kupang yang dikenal sebagai kota jasa, pendidikan, dan industri. Karena itu, pemerintah diminta memberikan dukungan anggaran yang jelas dan berkelanjutan bagi pelatihan, permodalan, serta pemasaran UMKM, pedagang kecil, dan pelaku ekonomi kreatif
Penulis : ansel ladjar
Editor : ansel ladjar
Siaran Pers oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kupang
Berita Terkini
Pemkot Kupang Dorong Pembinaan Talenta Musik Sejak...
Pemerintah Kota Kupang mendukung pengembangan seni musik rohani sebaga...
18 November 2026, 10:00
Kolaborasi Pemkot Kupang dan Angkasa Pura, Perca T...
Pemerintah Kota Kupang bersama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Ai...
18 November 2026, 11:58
Budaya Jadi Jembatan Toleransi, Peserta Konas FKUB...
Peserta Konferensi Nasional (Konas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKU...
18 November 2026, 15:01
Pemkot Kupang Dorong Penguatan HIMPAUDI, 68 Pengur...
Pemerintah Kota Kupang mendorong penguatan organisasi Himpunan Pendidi...
19 November 2026, 19:13
Wawali Serena: Kemandirian Ekonomi Jadi Kunci Pere...
Pemerintah Kota Kupang memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan penyi...
17 November 2026, 13:36