Pemerintah Kota Kupang memperkuat pengawasan sejak tahap perencanaan untuk memastikan setiap program dan penggunaan anggaran daerah tepat sasaran, sesuai kebutuhan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, S.H., saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2026, di Hotel Naka Kupang, Rabu (11/11).

Dalam sambutannya, Jeffry menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap, melainkan dari manfaat yang dihasilkan bagi pelaksanaan tugas pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

“Pemerintah yang baik bukan berarti ketika kita mengalokasikan anggaran Rp10 juta, maka anggaran tersebut harus dihabiskan. Tetapi, pemerintah yang baik harus mampu menunjukkan bahwa Rp10 juta yang dialokasikan itu benar-benar bermanfaat untuk pelayanan publik, pembangunan, dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,” tegasnya.

Ia mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah agar memastikan setiap usulan program dan kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan organisasi, bukan sekadar mengikuti keinginan atau kepentingan tertentu. Seluruh pelaksanaan tugas juga harus berpedoman pada tupoksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai kita lebih fokus pada apa yang diinginkan, tetapi mengabaikan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Kita harus bekerja sesuai tugas dan fungsi serta memastikan setiap pekerjaan yang dilakukan bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret memperkuat pengendalian internal, Sekda meminta Inspektorat Daerah Kota Kupang meningkatkan fungsi pengawasan dan mengawal proses perencanaan program sejak tahap awal.

Bahkan, mulai tahun anggaran 2027, seluruh dokumen perencanaan perangkat daerah akan terlebih dahulu melalui verifikasi dan reviu Inspektorat sebelum disampaikan kepada DPRD. Kebijakan ini diharapkan memastikan kualitas perencanaan semakin baik, sekaligus meminimalkan potensi ketidaksesuaian program dan penggunaan anggaran.

Jeffry juga meminta seluruh peserta mengikuti Bimtek secara serius agar materi yang diperoleh tidak berhenti pada pemahaman administratif, tetapi diterapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program di masing-masing perangkat daerah.

“Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan baik, memahami materi yang diberikan, kemudian menyesuaikannya dengan tanggung jawab masing-masing. Tujuannya sederhana, yaitu agar kita bekerja sesuai tugas dan fungsi, sesuai arahan peraturan perundang-undangan, serta memastikan setiap pekerjaan yang dilakukan berguna dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Sekretaris Inspektorat Kota Kupang, Hijayas Uthan Mode, S.Sos., M.Si., dalam laporannya menjelaskan bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan jajaran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SPIP Terintegrasi, menyusun profil risiko, serta mengukur efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang akan bertugas sebagai asesor perangkat daerah maupun asesor pemerintah daerah dalam melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Bimtek berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2026, dengan melibatkan 125 peserta. Mereka terdiri atas Inspektur Pembantu (Irban), sekretaris dinas dan badan, sekretaris kecamatan, pejabat struktural dan fungsional bidang perencanaan, auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), serta Tim Penilai Mandiri SPIP Terintegrasi.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan BPKP Provinsi NTT, jajaran Inspektorat Daerah Kota Kupang, serta tim ahli dan fasilitator dari BPKP sebagai narasumber.

Penulis : dini sugo/mitha abineno
Editor : ansel ladjar

Siaran Pers oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kupang