Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., mendorong penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi agar anak-anak muda Kota Kupang memiliki kompetensi yang mampu bersaing di pasar kerja internasional.

Dorongan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Direktorat Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Kupang, Jumat (14/8).

Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi dalam mendukung program nasional “SMK Go Global”, termasuk sosialisasi program, pemantauan lembaga vokasi, peningkatan kompetensi calon PMI, hingga penguatan koordinasi pemerintah daerah dalam membuka akses penempatan tenaga kerja terampil ke luar negeri.

Program “SMK Go Global” merupakan program kolaboratif di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran Indonesia sekaligus memperluas akses penempatan tenaga kerja terampil ke pasar kerja internasional. Program tersebut menargetkan penempatan hingga 500.000 calon pekerja migran terampil ke luar negeri secara bertahap.

Dalam audiensi tersebut, Direktorat Pembinaan Kelembagaan Vokasi PMI KP2MI diwakili Aldi Husaini Batubara, S.Tr.IP., Putri Lutfiyani, S.H., Penyuluh Hukum Ahli Pertama, dan Dhanny Alifpri, S.T., Analis Kebijakan Ahli Pertama.

Aldi menjelaskan, untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), proyeksi target pendaftaran peserta pada 2026 mencapai 920 orang. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 1.600 hingga 2.000 peserta pada tahun berikutnya.

Sejumlah sektor menjadi prioritas, antara lain kesehatan dengan peluang kerja sebagai caregiver di Jerman, Jepang, Belanda, Singapura dan Taiwan. Peluang juga tersedia di sektor hospitality, seperti housekeeping, spa therapist, waiters, barista, kitchen worker, front office dan pastry, dengan negara tujuan antara lain Turki, Maladewa, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, Brunei Darussalam serta sejumlah negara di Eropa Timur.

Menariknya, pelatihan kompetensi dan bahasa dalam program tersebut diberikan secara gratis kepada peserta. Program juga dilengkapi sistem pelindungan terpadu atau tracking system yang memantau PMI sejak tahap pra-penempatan hingga kepulangan ke Indonesia.

Menurut Aldi, pengembangan program berbasis vokasi tersebut kini diperluas ke kawasan Indonesia Timur, termasuk NTT, setelah sebelumnya difokuskan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah dan Banten.

Menanggapi peluang tersebut, Serena menilai program “SMK Go Global” dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi anak-anak muda Kota Kupang untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mendapatkan akses kerja ke pasar internasional melalui jalur yang resmi dan terlindungi.

“Program ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak muda dan lulusan baru yang membutuhkan akses terhadap peluang kerja. Kami melihat program ini sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kompetensi sekaligus membuka akses terhadap kesempatan kerja melalui jalur yang prosedural dan aman,” ujar Serena.

Menurutnya, tantangan pemerintah bukan hanya menciptakan lapangan kerja di daerah, tetapi juga memastikan generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Kalau peluang kerja ada, tetapi kompetensi kita belum siap, kita akan kehilangan kesempatan. Karena itu, yang harus kita siapkan adalah manusianya. Anak-anak muda kita harus punya keterampilan, kemampuan bahasa dan sertifikasi yang diakui,” tegasnya.

Serena mengatakan Pemerintah Kota Kupang siap mengambil peran dalam mendukung program tersebut, terutama melalui penyebarluasan informasi, fasilitasi administrasi dan penguatan ekosistem pelatihan vokasi di daerah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang siap memfasilitasi proses administrasi pendaftaran calon peserta, termasuk penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK1/Kartu Kuning) sesuai ketentuan dan jam pelayanan yang berlaku.

Pemkot Kupang juga mendorong adanya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di daerah agar mampu memenuhi standar kompetensi pasar kerja internasional.

Selain itu, Pemkot berharap dukungan pemerintah pusat dalam pengajuan proposal pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) daerah sebagai bagian dari penguatan infrastruktur dan kapasitas pelatihan vokasi di NTT.

Wawali menegaskan, akses kerja ke luar negeri harus dibangun melalui jalur yang resmi, terukur dan memberikan perlindungan kepada pekerja. “Yang kita dorong bukan sekadar anak-anak kita bisa berangkat ke luar negeri. Yang lebih penting, mereka berangkat dengan kompetensi, melalui prosedur yang benar, mendapatkan perlindungan dan pulang dengan pengalaman serta kemampuan yang semakin baik,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Kupang siap membantu menyebarluaskan informasi program kepada masyarakat setelah jadwal dan mekanisme pendaftaran resmi diumumkan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjangkau calon peserta yang memenuhi persyaratan dan berminat mengikuti pelatihan maupun proses penempatan kerja melalui mekanisme resmi.

Dalam audiensi tersebut, Serena didampingi Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang, Elia Carolina Tiara, S.STP.; Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Kupang, Eurike F. Daniela Adoe, SE., S.ST.; serta Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang, Yandris Y. Radja, S.H.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kota Kupang, KP2MI dan BP3MI NTT, khususnya dalam penyebarluasan informasi, dukungan administrasi, penguatan lembaga pelatihan serta pengembangan tenaga kerja terampil yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional. *PKP_yoel tabun/ansel ladjar*

Siaran Pers oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kupang