Pemerintah Kota Kupang melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) resmi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) Kota Kupang Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Operasi Pasar Stabilisasi Harga dan Pengendalian Inflasi Pangan. Kegiatan yang dipusatkan di Halaman Pasar Oebobo, Senin (27/7), menjadi langkah nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi dan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius Repelita Lega, S.H, yang hadir mewakili Wali Kota Kupang. Turut hadir Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Rio Khasananda, para Staf Ahli Wali Kota, pimpinan perangkat daerah yang tergabung dalam TPID Kota Kupang, Camat Oebobo, Zet Batmalo, S.H., M.H., Lurah Fatululi, Fremyoth Ezechiel J. Dae, S.I.P., Sekretaris Camat Kota Lama, Josephina N. Ungirwalu, S.P., perwakilan Perum BULOG Kanwil NTT, mitra distributor pangan, pelaku usaha, serta masyarakat.

Mewakili Wali Kota Kupang, Ignasius Repelita Lega menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap mudah dijangkau. Menurutnya, keberhasilan sebuah daerah tidak diukur dari banyaknya stok pangan yang tersimpan di gudang, tetapi dari kemampuan pemerintah memastikan setiap keluarga dapat memperoleh bahan pangan yang aman, tersedia, dan terjangkau.

"Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, mengendalikan inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik. Yang jauh lebih penting adalah menjaga daya beli masyarakat, meringankan beban pengeluaran rumah tangga, dan memastikan kesejahteraan warga tetap terlindungi," ujarnya.

Ignas menjelaskan, tantangan global, kondisi ekonomi nasional, hingga cuaca ekstrem beberapa waktu terakhir turut memengaruhi rantai produksi dan distribusi pangan. Namun demikian, pasokan bahan pokok di Kota Kupang tetap terjaga berkat sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, BULOG, Pemerintah Provinsi NTT, distributor, dan pelaku usaha.

Menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi tahunan Kota Kupang pada Juni 2026 sebesar 4,02 persen yang dipengaruhi kenaikan harga beras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat, ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat berbagai langkah pengendalian agar masyarakat tidak semakin terbebani.

Melalui Gerakan Pangan Murah, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah, kelompok tani, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi menjaga ketahanan pangan dari hulu hingga hilir. Kepada masyarakat, Ignas Lega juga mengimbau agar tetap tenang dan berbelanja sesuai kebutuhan tanpa melakukan panic buying karena pemerintah menjamin ketersediaan stok bahan pokok.

Mengakhiri sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada TPID, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Bank Indonesia, BULOG, Badan Pangan Nasional, Pemerintah Provinsi NTT, serta seluruh jajaran kecamatan, kelurahan, dan mitra yang telah bersinergi menyukseskan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah.

"Kota yang kuat bukanlah kota yang tidak pernah menghadapi tantangan, melainkan kota yang warganya saling menjaga, saling menguatkan, dan bersama-sama memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal," pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Rio Khasananda, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah yang juga menjadi bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026 yang dilaksanakan serentak di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Rio mengungkapkan, berdasarkan data BPS Juni 2026, inflasi tahunan Kota Kupang mencapai 4,02 persen (year on year) dengan inflasi bulanan sebesar 0,60 persen. Sebagai kota yang menyumbang sekitar 54,89 persen terhadap pembentukan inflasi Provinsi NTT, keberhasilan Kota Kupang dalam mengendalikan harga pangan akan sangat menentukan stabilitas inflasi di tingkat provinsi.

Ia menekankan pentingnya pengendalian inflasi secara berkelanjutan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, sehingga stabilitas harga dapat terus terjaga dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil, S.STP., M.Si., dalam laporannya menjelaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu langkah strategis TPID Kota Kupang untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

Ia menyampaikan bahwa berbagai komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya dijual dengan harga di bawah harga pasar melalui dukungan anggaran pemerintah dan kolaborasi bersama para distributor pangan.

Khairil menambahkan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Tahun 2026 akan menjangkau seluruh enam kecamatan di Kota Kupang. Kegiatan perdana dilaksanakan di Kecamatan Oebobo dan selanjutnya akan bergulir secara bertahap di lima kecamatan lainnya pada awal Agustus mendatang sebagai bagian dari upaya berkelanjutan menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat daya beli masyarakat. *PKP_tamar ndapatady/ansel ladjar* 

Siaran Pers oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kupang