Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menyampaikan tanggapan resmi Pemerintah Kota Kupang atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna Ke-4 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Kupang Jumat (21/11). Turut hadir, Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Odja dan Anggota DPRD Kota Kupang, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry E.dward Pelt, S.H., para Asisten Sekda, para Staf Ahli Wali Kota, para Kepala Perangkat Daerah, Direktur Perumda serta Camat se-Kota Kupang.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota mengawali penyampaian dengan mengajak seluruh pihak untuk bersyukur atas kesempatan dan kesehatan yang memungkinkan pemerintah dan DPRD melanjutkan kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah mencermati dokumen rancangan kebijakan umum APBD dan menyatakannya layak untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.

Wali Kota kemudian memberikan tanggapan umum terhadap berbagai catatan, masukan, dan pertanyaan fraksi-fraksi mengenai aspek perencanaan, pendapatan, belanja, serta kebijakan strategis lainnya di dalam rancangan APBD 2026. Pemerintah Kota pada prinsipnya menegaskan komitmen untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kualitas belanja publik, serta mempertahankan stabilitas fiskal di tengah penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.

Sejumlah isu yang mendapat perhatian DPRD, seperti pelayanan publik di tingkat kelurahan, kebersihan kota, kesehatan masyarakat, penguatan infrastruktur dasar, penanganan stunting, peningkatan PAD, serta upaya pemerintah menghadapi potensi defisit APBD, turut dijelaskan secara umum dalam kerangka keselarasan dengan prioritas pembangunan daerah. Pemerintah juga menegaskan kesiapan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang sah, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, dan melanjutkan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Selain itu, Wali Kota menyampaikan bahwa berbagai masukan fraksi terkait penanganan isu sosial seperti kemiskinan, HIV-AIDS, gizi buruk, serta peningkatan kualitas layanan dasar, telah menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, langkah perbaikan saluran drainase, optimalisasi pelayanan air bersih, serta penambahan titik penerangan jalan menjadi perhatian yang akan ditindaklanjuti sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah juga merespons perhatian fraksi-fraksi terkait penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan aset daerah, dan penyempurnaan mekanisme perencanaan berbasis kinerja. Wali Kota menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut diarahkan untuk mendukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, akuntabel, dan berdaya guna.

Mengakhiri penyampaiannya, Wali Kota menegaskan bahwa seluruh tanggapan yang disampaikan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam melanjutkan kerja sama konstruktif dengan DPRD demi menghasilkan APBD yang kredibel, realistis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Pemerintah berharap pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar hingga melahirkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Kupang tahun 2026. *PKP_chris dethan/nina tiara*
 

Siaran Pers oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kupang